Gerindra Kabupaten Brebes, Lawan Narasi Budi Arie Soal Prabowo Tak Sampai 2029

- Penulis

Selasa, 25 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Keterangan: Ketua DPC Wurja: Itu Hasutan dan Melawan Konstitusi, Rakyat Butuh Kepastian Harga Pangan Bukan Ramalan Politik

BREBES, GarudaXpose.com – Kegaduhan politik yang dipicu pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029, mendapat perlawanan keras dari Brebes.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes, Wurja, SE, secara terbuka menyatakan menolak dan melawan narasi tersebut. Ia menilai pernyataan Budi Arie yang viral di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu bukan sekadar spekulasi, melainkan manuver berbahaya yang melukai konstitusi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita sangat menyayangkan statemen Budi Arie yang viral di sebelah Pak Jokowi. Ini menimbulkan kegaduhan politik, karena secara konstitusional periode pemilu itu lima tahun. Itu sudah final,” tegas Wurja.

Seperti diketahui, dalam video yang beredar luas di TikTok, Budi Arie menyebut instingnya mengatakan pemerintahan Prabowo bisa tidak sampai 2029 dengan mengaitkan pada “patahan sejarah” seperti 1998 dan “percepatan sejarah”. Pernyataan itu langsung memicu kecaman dari relawan Prabowo hingga pengurus Gerindra di daerah.

Wurja menegaskan, masa jabatan presiden telah diatur tegas dalam UUD 1945. Membangun opini publik seolah akan ada percepatan pemilu atau pergantian kekuasaan di tengah jalan adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan tidak etis.

“Kalau memang Pak Budi Arie ini berniat membangun narasi seolah pemerintahan Prabowo tidak bertahan hingga 2029, kami tolak keras, kami lawan. Dari sisi organisasi, Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah, fokus kita melayani kepentingan masyarakat. Kami tolak orang seperti Budi Arie yang bikin gaduh konstitusi,” tandasnya.

Ia juga menyinggung ironi sikap Projo yang selama ini mengklaim akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029, namun justru tokohnya sendiri yang menebar ketidakpastian.

“Fokus pemerintahan Prabowo adalah kerja untuk masyarakat, bukan fokus pemilu. Seharusnya semua elemen pendukung membantu menciptakan stabilitas, bukan sibuk dengan spekulasi politik yang tidak ada data dan indikatornya,” jelasnya.

Menurut Wurja, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka baru memulai kerja besar menata ekonomi, mengejar swasembada pangan, dan menjaga stabilitas nasional. Dinamika politik boleh dinamis, tapi jangan sampai menggeser perhatian dari agenda pembangunan.

Di akhir pernyataannya, Wurja mengajak masyarakat Brebes dan Indonesia agar tidak mudah terprovokasi isu yang sengaja dibikin gaduh.

“Yang paling penting sekarang itu harga gabah, harga jagung, harga sapi, kambing, sandang, pangan. Itu yang dirasakan langsung oleh rakyat. Ayo masyarakat fokus, jangan terprovokasi hal yang tidak benar dan jangan ikutan,” pungkasnya.

Ia menegaskan DPC Gerindra Brebes akan berada di garda terdepan mengawal konstitusi dan memastikan program kerakyatan Presiden Prabowo sampai ke akar rumput.***

(4905)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Soroti Proyek Jalan Cangkudu-Cisoka Rp12,1 Miliar, Aliansi Peduli Banten Desak Pemkab Tangerang Buka Data
Jagongan Petani Guyup Rukun di Tegalsari, Bahas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Dam Karangdoro
Komisi III DPRD Kota Tangerang Gelar Hearing Terima Masukan Warga
Pemkab Banyuwangi dan DPRD Setujui KUA-PPAS 2027
DOA 35 ANAK YATIM UNTUK MBG Mas Bahlil Ganteng Di Usia 50 Tahun: Golkar Brebes Rayakan Milad Bahlil Lahadalia Dengan Tumpeng dan Cinta Kasih di Sigempol
Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo Layak Dipertimbangkan sebagai Jaksa Agung: Tegas, Berintegritas, dan Tidak Berkompromi terhadap Penegakan Hukum
Komnas HAM Soroti Capaian Banyuwangi dalam Pembangunan Inklusif, Diusulkan Ikut Penilaian HAM Nasional
APAK (aliansi pemuda anti korupsi) Soroti Dugaan PPK Tak Bersertifikat LKPP di Sejumlah Daerah Jawa Barat, Desak Audit Menyeluruh

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:55 WIB

Gerindra Kabupaten Brebes, Lawan Narasi Budi Arie Soal Prabowo Tak Sampai 2029

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 10:32 WIB

Soroti Proyek Jalan Cangkudu-Cisoka Rp12,1 Miliar, Aliansi Peduli Banten Desak Pemkab Tangerang Buka Data

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:23 WIB

Jagongan Petani Guyup Rukun di Tegalsari, Bahas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Dam Karangdoro

Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:51 WIB

Komisi III DPRD Kota Tangerang Gelar Hearing Terima Masukan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:43 WIB

Pemkab Banyuwangi dan DPRD Setujui KUA-PPAS 2027

Berita Terbaru