Garudaxpose.com I MEDAN — Pertanyaan besar kini mengemuka di tengah publik Sumatera Utara: Seberapa mendesak agenda berkantor di Pulau Nias hingga harus mengesampingkan krisis infrastruktur vital yang menghimpit puluhan ribu warga di Mandailing Natal?
Di saat Presiden RI Prabowo Subianto terus menekankan efisiensi anggaran negara, kebijakan Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution bersama OPD berkantor sementara di Nias dinilai sangat kontras dengan realita lapangan. Di sisi lain, masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal (Madina) telah hampir satu tahun lamanya menanggung dampak ekonomi yang parah akibat kerusakan fatal pada jalan lintas provinsi ruas Jembatan Merah – Simpang Gambir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi roda perekonomian rakyat. Lumpuhnya jalur Jembatan Merah – Simpang Gambir akibat gerusan air sungai dan longsor tebing tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga melumpuhkan mobilitas barang, hasil pertanian, serta akses kesehatan masyarakat.
Ketidakpedulian Pemprov dan Bayang-Bayang Opsi Bergabung ke Sumatera Barat
Aspirasi warga Pantai Barat Madina sebenarnya sudah bergema berulang kali melalui aksi damai hingga rekomendasi resmi. DPRD Madina bahkan melahirkan 20 item rekomendasi perubahan status jalur ini menjadi jalan nasional, sementara DPRD Sumut mendesak percepatan pengerjaan sebelum akses ini putus total. Namun, hingga kini respon Pemprov Sumut dinilai minim dan jauh dari solusi nyata.
Sikap dingin dan belum tersentuhnya perbaikan jalan provinsi ini memicu spekulasi sensitif di tengah masyarakat. Muncul isu bahwa ketidakpedulian ini dilatari oleh hasil perolehan suara Pilkada di wilayah tersebut. Jika spekulasi ini benar, sangat disayangkan seorang pemimpin berdarah asli Mandailing dan bermarga Nasution terkesan mengabaikan tanah leluhurnya sendiri hanya karena kalkulasi politik praktis.
Akibat kekecewaan mendalam dan ketimpangan pembangunan yang terkesan dibiarkan, di tingkat akar rumput kini mulai bertiup wacana ekstrem: Masyarakat Pantai Barat Madina menyuarakan opsi untuk berpisah dari Sumatera Utara dan bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat yang berbatasan langsung (seperti Kabupaten Pasaman) dinilai lebih responsif terhadap kondisi infrastruktur daerah garis depan. Wacana ini menjadi sinyal peringatan keras (red flag) bagi keutuhan administratif Sumatera Utara jika ketidakadilan pembangunan ini terus berlanjut.
Urgensi Teguran dari Presiden Prabowo dan Keberanian Para Bupati
Melihat dinamika sosial yang kian memanas di wilayah perbatasan selatan Sumut, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk turun tangan mengevaluasi serta mengoreksi gaya kepemimpinan Gubernur Sumut. Evaluasi ini penting agar sikap ego sektoral atau ketidakdewasaan politik kepemimpinan daerah tidak sampai memicu tindakan masyarakat di luar nalar logika—sebagaimana contoh ketegangan sosial yang pernah terjadi di Nepal akibat pemimpin yang abai terhadap jeritan rakyat.
Di samping itu, para Bupati di seluruh Sumatera Utara diimbau untuk tidak hanya berdiam diri melihat kejanggalan skala prioritas pembangunan provinsi. Sebagai kepala daerah yang paling dekat dengan rakyat, memberikan teguran, saran, dan nasihat terbuka kepada Gubernur adalah langkah konkrit demi menyelamatkan keadilan pembangunan regional dan mencegah disintegrasi wilayah di Sumatera Utara.
(Tim Redaksi)
