Garudaxpose.com l MEDAN —
Di saat Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas dan berulang kali menyerukan efisiensi anggaran negara, kebijakan kontroversial justru ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memilih untuk berkantor sementara di Pulau Nias menuai sorotan tajam dan mempertebal kekecewaan masyarakat, khususnya warga Mandailing Natal (Madina).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi riil infrastruktur di wilayah Pantai Barat Madina yang kian memprihatinkan. Jalur vital provinsi yang menghubungkan Jembatan Merah hingga Simpang Gambir kini berada di ambang kelumpuhan. Kondisi ini bahkan memicu gelombang protes keras dari anggota DPRD Sumatera Utara yang mendesak Pemprov agar segera mempercepat realisasi perbaikan sebelum jalur tersebut lumpuh total akibat gerusan air sungai dan tebing longsor.
Desakan Status Jalan Nasional dan Abaian Pemprov
Krisis infrastruktur di Madina bukanlah persoalan baru. Begitu krusialnya jalur ekonomi ini membuat DPRD Madina secara resmi melahirkan 20 item rekomendasi, salah satunya mendesak perubahan status jalur Jembatan Merah–Simpang Gambir menjadi jalan nasional agar mendapatkan penanganan yang lebih pasti dari pemerintah pusat.
Namun, hingga hari ini, jeritan warga Pantai Barat Madina seolah bertepuk sebelah tangan. Publik mempertanyakan komitmen kepemimpinan Bobby Nasution yang dinilai belum memberikan perhatian konkret terhadap jalur tersebut, di tengah aksi simbolis berkantor di Nias yang memakan alokasi sumber daya dan anggaran tak sedikit.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan adanya spekulasi bahwa minimnya perhatian Pemprov Sumut dipicu oleh kekecewaan politik pasca-Pilkada, di mana raihan suara di wilayah Madina tidak mencapai target yang diharapkan. Apabila spekulasi ini benar, hal tersebut menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Secara kultural dan histori, Bobby Afif Nasution adalah putra asli berdarah Mandailing dan menyandang marga Nasution. Ketidakpedulian terhadap tanah leluhur tidak hanya mengecewakan dari sisi pembangunan ekonomi, tetapi juga mencederai nilai kebangsawanan dan etika kepemimpinan daerah. Ada pesan moral mendalam dari masyarakat agar seorang pemimpin tidak melupakan akar sejarahnya sendiri.
Sinyal Bahaya dan Urgensi Koreksi dari Pusat
Persoalan ini hendaknya tidak dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk turun tangan mengevaluasi dan mengoreksi kinerja serta gaya kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara. Kepemimpinan yang terkesan mengabaikan aspirasi mendasar rakyat demi agenda politik atau personal berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang berbahaya.
Abaikan berkelanjutan terhadap jeritan rakyat dapat memicu frustrasi publik yang tak terkendali. Pelajaran berharga dari dinamika politik global—seperti ketegangan sosial di Nepal akibat pemimpin yang tuli terhadap suara rakyat—harus menjadi peringatan keras bahwa ketidakadilan infrastruktur dan ketimpangan perhatian dapat memicu tindakan masyarakat di luar nalar logika.
Bupati se-Sumut Jangan Berdiam Diri
Kritik juga ditujukan kepada para Bupati di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sebagai kepala daerah yang berhadapan langsung dengan rakyat, para Bupati imbau untuk tidak sekadar berdiam diri atau bersikap apatis melihat arah kebijakan Pemprov yang dinilai keliru.
Memberikan masukan, teguran, maupun nasihat konstruktif kepada Gubernur adalah langkah sah dan konstitusional demi menjaga stabilitas regional serta kesejahteraan warga Sumatera Utara secara keseluruhan. Pemprov Sumut dituntut segera mengalihkan fokus dan anggaran pada perbaikan infrastruktur prioritas di Madina sebelum akses transportasi tersebut benar-benar putus dan mengisolasi ekonomi warga.
(Tim Redaksi)
