Libatkan Organisasi Perempuan, Pemkot Probolinggo Perkuat Gerakan Pencegahan Stunting

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo terus mengintensifkan langkah percepatan penurunan stunting dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan bertajuk “Optimalisasi Peranan Wanita dalam Mendukung Gerakan Cegah Stunting” yang digelar oleh Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinkes P2KB tersebut melibatkan beragam organisasi perempuan, mulai dari kader PKK, kader posyandu, hingga unsur Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, dan Dharma Wanita Persatuan. Selain itu, penanggung jawab gizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga turut ambil bagian.

Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Evariani, menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam mencegah stunting sejak lingkup keluarga. Menurutnya, peran ibu sangat menentukan dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ibu adalah ujung tombak. Dari rumah tangga, kita bisa memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang sehat,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar pemahaman tentang stunting tidak berhenti pada teori semata, melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stunting, kata dia, berdampak pada tumbuh kembang anak secara fisik maupun kognitif.

Dalam kesempatan tersebut, Evariani turut mengingatkan penerapan pola A-B-C-D-E sebagai langkah pencegahan stunting. Mulai dari aktif mengonsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan rutin, konsumsi protein hewani, kunjungan posyandu setiap bulan, hingga pemberian ASI eksklusif.

Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kota Probolinggo, Intan Soedarmaji, mengungkapkan bahwa angka stunting di daerahnya mengalami penurunan sebesar 9,56 persen pada 2025. Capaian tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat.

“Sebanyak 180 peserta dari berbagai organisasi perempuan kami libatkan dalam kegiatan ini. Tujuannya untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” jelasnya.

Para peserta juga mendapatkan pelatihan praktis pengolahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan dasar ikan sebagai sumber protein hewani yang mudah dijangkau. Materi disampaikan oleh narasumber dari Poltekkes Kemenkes Surabaya serta praktisi kuliner.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain menerima materi, mereka juga diajak memahami pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, pola makan sehat, serta keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mendukung program Gerakan Cegah Stunting. Pemerintah berharap, melalui keterlibatan aktif perempuan, upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Penulis : Septyan Dwi Cahyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Program RHL, DPR RI Bersama Kementerian Kehutanan dan Perhutani Gelar Sosialisasi dan Bimtek di Banyuwangi
Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen
Pemkab Lumajang mendapat Penghargaan Bronze Award UB Halal Metric 2026, dalam Ajang IHES
Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci
Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu
Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB
Sebanyak 1.634 Bidang Tanah Wakaf di Kabupaten Tangerang Belum Bersertifikat
UHC Capai 99,51 Persen, Pemkot Probolinggo Perkuat Validitas Data Jaminan Kesehatan

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:41 WIB

Perkuat Program RHL, DPR RI Bersama Kementerian Kehutanan dan Perhutani Gelar Sosialisasi dan Bimtek di Banyuwangi

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:15 WIB

Lolos Verifikasi Arab Saudi, Seluruh Dokumen Jemaah Lumajang Siap 100 Persen

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:16 WIB

Hadiri Lepas Sambut Kajari Tangerang, Sachrudin Tegaskan Kolaborasi Adalah Kunci

Rabu, 6 Mei 2026 - 02:18 WIB

Ny. Putri Koster Tegaskan Pentingnya Pemahaman Bagi Para Kader Jalankan Fungsi Posyandu

Rabu, 6 Mei 2026 - 00:26 WIB

Kunjungan Penuh Kolaborasi, KPH Banyuwangi Barat Bahas Program Lingkungan Bersama RKB

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB