Negara harus Hadir Bantu Bali Percepat Pembangunan Infrastruktur
Garudaxpose.com l Denpasar Bali –Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian pertolongan (SAR) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan kerja tersebut membahas capaian pembangunan Bali, tantangan strategis, serta usulan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster memaparkan bahwa kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan tren positif dan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan Bali berada pada angka 3,42 persen, terendah di Indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.
Gubernur Koster juga menjelaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama perekonomian Bali. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional mencapai lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.
Namun demikian, Gubernur Koster menekankan bahwa pembangunan Bali juga menghadapi tantangan serius, seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Selain itu, kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai serta persoalan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, antara lain pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass, jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif.
“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus.
Ia juga membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain dan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.
“Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju. Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik. Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” tambahnya.
Lasarus menegaskan bahwa Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga negara harus hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bali.
“Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Gubernur Koster menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat demi mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berwawasan budaya, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tutup Gubernur Koster.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemaparan materi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan jalan Nasional di Provinsi Bali, upaya penanganan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi Bali serta upaya peningkatan kualitas jalan tol di Provinsi Bali.
Selanjutnya, BMKG Provinsi Bali memaparkan terkait alat operasional utama, serta paparan dari BAZARNAS terkait strategi operasi pencairan dan pertolongan dan kesiapsiagaan BASARNAS dalam menghadapi bencana di Provinsi Bali.(Gustra).
Gubernur Wayan Koster Titipkan 3 Hal Penguatan Pelestarian Budaya Bali
Garudaxpose.com l Denpasar Bali – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi atas kontribusi dan konsistensi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali dalam mengabdikan diri dan organisasinya di tengah masyarakat Bali secara nyata. Hal ini disampaikannya dalam sambutan serangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Wraspati Kliwon Menail, Kamis (12/2).
“Selama hampir empat dekade, WHDI mengabdikan diri dalam menjaga kualitas perempuan Hindu, memperkokoh keluarga, menjaga nilai-nilai dharma, serta berkontribusi nyata secara sekala dan niskala di tengah masyarakat. WHDI selalu hadir dengan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Peran WHDI dalam menjaga tradisi keagamaan dan memberikan edukasi sastra dan agama adalah vibrasi spiritual yang menjaga kesucian Pulau Dewata ini. Saya tentu berharap agar kegiatan tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggandeng stakeholder terkait, sehingga sinergitas antara program pemerintah dan WHDI dapat berjalan sejajar tanpa tumpang tindih dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani.
Disampaikan kembali dalam sambutan yang dibacakan oleh Luh Ayu Aryani di hadapan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, yang hadir secara langsung, bahwa jika ditarik benang merahnya, pembangunan daerah Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, selaras dengan program WHDI pusat dan daerah yang menyentuh pilar-pilar kehidupan masyarakat Bali agar dapat terwujud secara adil dan merata, khususnya dalam rangka pembentukan karakter anak-anak bangsa, perekonomian keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu, tanpa peran perempuan yang kuat, taksu Bali tentunya akan meredup secara perlahan. Dengan demikian, peran serta WHDI tentu sangat diperlukan.
“Saat ini kita sedang menata fundamental pembangunan Bali untuk masa depan, menyongsong 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125). Melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-38 WHDI ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan untuk bersinergi lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk dengan Majelis Desa Adat dan PHDI dalam tiga hal, yakni penguatan tatwa (memastikan perempuan Hindu memahami makna filosofis upacara agar tidak hanya sibuk pada ritual, namun kosong pada pemahaman), kemandirian ekonomi (menjadikan anggota WHDI berdaya secara ekonomi melalui IKM atau UMKM berbasis budaya sebagai branding Bali), serta menjadikan anggota WHDI sebagai benteng budaya (di tengah gempuran budaya asing yang masuk melalui pariwisata dan teknologi, dapat menjadi filter utama dengan cara mendidik anak-anak untuk menggunakan bahasa Bali, bangga berbusana Bali, dan bangga menjadi orang Bali). Hal ini tentu menjadi momentum refleksi yang sangat berharga dalam konteks pembangunan Bali secara holistik. Perempuan adalah sumber energi dan kekuatan, sehingga peran WHDI sangat krusial dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, WHDI mampu menjadi organisasi yang ‘meboya’ (dalam arti positif), berani menolak hal-hal yang dapat merusak adat dan budaya. Berani tampil di depan untuk membela kebenaran yang berlandaskan dharma,” tegasnya.
Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, menyampaikan bahwa secara organisasi WHDI melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya serta mewujudkan program-program yang telah dimiliki.
“Berbicara tentang generasi emas, pihaknya tentu akan terus mendorong penguatan layanan yang bermutu dan berkelanjutan sehingga dapat menunjukkan komitmen kuat WHDI dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.”
Peringatan HUT ke-38 WHDI kali ini diselaraskan dengan kegiatan Bulan Bahasa Bali sebagai bentuk komitmen dan kontribusi aktif WHDI dalam melestarikan budaya Bali, yang ditandai dengan keikutsertaan anggota WHDI mengikuti sejumlah perlombaan seperti mekidung, makekawin, medharma wacana, serta membuat gebogan sebagai upaya melestarikan nilai luhur budaya Bali sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam mewariskan adat istiadat dan nilai-nilai luhur kebudayaan.
Peringatan HUT ke-38 WHDI Provinsi Bali kali ini mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan Membentuk Keluarga Sehat dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas”, serta diisi dengan peluncuran buku Dharmagita Panca Yadnya oleh Penasihat WHDI Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, didampingi Ketua WHDI, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, yang ditandai dengan nyurat Ongkara pada layar LED. (Gustra).
Wagub Giri Prasta Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025
Garudaxpose.com l Denpasar Bali –Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekda Provinsi Bali, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI yang berlangsung di Auditorium Bima Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh bupati/wali kota yang menjadi lingkup kerja Ditjen PKN VI.
Untuk diketahui, entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam menyukseskan proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Entry meeting dihadiri 15 gubernur di lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri tujuh wakil gubernur, yaitu Wagub Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Acara entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga diisi dialog Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan kepala daerah lingkup Ditjen PKN VI. (Gustra).
