Garudaxpose.com l Mandailing Natal — Besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mandailing Natal dari sektor perkebunan kelapa sawit kembali disorot. Kali ini, sorotan datang dari tokoh masyarakat Pantai Barat yang mempertanyakan akurasi laporan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PMKS) kepada pemerintah daerah.
Tokoh masyarakat Mandailing Natal asal Batang Natal, H. Syahrir Nasution, secara terbuka menyapa Bupati Mandailing Natal dan meminta adanya kepastian bahwa laporan seluruh perusahaan sawit telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Di Pantai Barat jumlah perusahaan perkebunan sawit dan PMKS tidak sedikit. Pertanyaannya sederhana: apakah Bupati bisa memastikan bahwa seluruh laporan perusahaan—yang menjadi dasar penarikan PAD—benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang diketahui OPD teknis?” ujar Syahrir, Minggu (18/01/2026).
Menurut Syahrir, sektor sawit selama ini kerap disebut sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Namun, kontribusi tersebut perlu diuji dengan transparansi data produksi, luas lahan, volume TBS, dan kapasitas olah PMKS, agar PAD yang diterima daerah tidak hanya besar di atas kertas, tetapi juga adil dan optimal.
“Jangan sampai PAD kita terlihat stabil, tapi sebenarnya masih menyisakan potensi kebocoran. OPD teknis pasti punya data. Tinggal kemauan politik pemerintah daerah untuk menyandingkan laporan perusahaan dengan fakta di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, dorongan ini bukan bentuk kecurigaan tanpa dasar, melainkan hak publik untuk memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan akuntabel, terutama di wilayah Pantai Barat yang selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor ekonomi utama Mandailing Natal.
Syahrir juga menyinggung peran OPD terkait, seperti dinas yang membidangi perkebunan, perizinan, lingkungan hidup, hingga pendapatan daerah, agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga aktif melakukan verifikasi dan pengawasan.
“Kalau semua berjalan normal dan sesuai aturan, seharusnya pemerintah daerah tidak ragu membuka data agregat PAD sektor sawit. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini masyarakat Pantai Barat kerap mendengar angka PAD disebut dalam forum resmi, namun tidak pernah melihat korelasinya secara langsung dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan wilayah penghasil.
“Kami tidak menuntut perlakuan istimewa. Kami hanya ingin keadilan fiskal. Jika sumber daya ada di Pantai Barat, maka manfaat pembangunan juga harus terasa di Pantai Barat,” kata Syahrir.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan klarifikasi akurasi laporan perusahaan sawit dan langkah konkret optimalisasi PAD dari sektor tersebut.
(M.SN)
Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
