Garudaxpose.com | Tasikmalaya – Proyek rekonstruksi ruas Jalan Brigjen Wasitakusumah di Tasikmalaya yang menelan anggaran lebih dari Rp16 miliar diduga jauh dari kata beres. Pekerjaan yang seharusnya menjadi solusi atas kondisi jalan rusak justru menimbulkan pertanyaan besar terkait mutu, transparansi, hingga potensi praktik kolusi dan pembiaran oleh pihak berwenang.
Rekonstruksi jalan sejatinya bukan perbaikan ringan. Ini adalah proses menyeluruh yang mencakup pembongkaran dan penggantian struktur jalan lama hingga ke lapisan bawah, demi meningkatkan kapasitas, kekuatan, dan umur pakai jalan. Harapannya, proyek tersebut mampu menciptakan jalur transportasi yang aman, nyaman, dan tahan lama. Namun fakta di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya.
Temuan wartawan Garudaxpose.com di lokasi pekerjaan pada Sabtu, 27 November 2025, mengungkap sejumlah kejanggalan. Pemasangan saluran U-Ditch misalnya, diduga tidak memenuhi standar nasional. Bahkan beberapa bagian terlihat menggunakan material berbeda secara berselang-seling, yang mengarah pada praktik asal jadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil pengamatan langsung, terdapat komponen U-Ditch dengan mutu beton di bawah 20 MPa, sementara lapisan LC ditemukan kurang dari 10 cm. Kondisi tersebut menyalahi ketentuan teknis standar dalam proyek infrastruktur skala besar.
Yang lebih memprihatinkan, sebelum proyek dinyatakan selesai melalui proses Provisional Hand Over (PHO), sejumlah kerusakan sudah tampak di permukaan jalan. Retakan-retakan kecil mulai muncul dan sebagian aspal terlihat terkelupas. Hasil analisis sementara menunjukkan kemungkinan besar penggunaan bahan baku aspal bermutu rendah, serta campuran agregat yang mengandung lumpur berlebihan.
Permukaan jalan bahkan menunjukkan perubahan warna keputihan yang mengindikasikan buruknya daya rekat hotmix terhadap lapisan bawah. Temuan ini kian menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek tidak dilakukan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
Pihak konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari UPTD PJJWP V Provinsi Jawa Barat, Yudi, juga menjadi sorotan. Lemahnya pengawasan dan sikap bungkam saat dikonfirmasi mempertegas dugaan adanya pembiaran bahkan potensi kerja sama diam-diam antara penyedia jasa, PT Tiara Mulya Sejahtera, dengan aparat pemerintah. Indikasi kolaborasi untuk mengamankan keuntungan lebih ini makin mencuat, terlebih tidak ada sanksi atau evaluasi terbuka atas kualitas pekerjaan yang dipersoalkan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui sambungan telepon kepada PPK, Yudi, hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons. Publik kini menanti tindakan tegas dari pihak terkait, termasuk Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan tidak ada permainan dalam proyek yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
(Iyan)
