Misbakhun: Nasionalisme Harus Hadir dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

- Penulis

Senin, 22 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com | Pasuruan — Dalam kegiatan Reses Persidangan II DPR RI, Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., menegaskan bahwa nasionalisme sejati tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

Di hadapan masyarakat Pasuruan, Misbakhun menyampaikan bahwa nasionalisme bukan sekadar simbol atau atribut, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, nasionalisme hidup dan bermakna ketika pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Memaknai nasionalisme berarti memaknai kepentingan rakyat. Nasionalisme hadir ketika pembangunan memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujar Misbakhun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa Partai Golkar hadir sebagai partai yang mengusung ideologi kerakyatan dan melingkupi seluruh kepentingan rakyat. Rekam jejak panjang Golkar dalam pemerintahan, lanjutnya, selalu diarahkan pada upaya membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

“Golkar memiliki sejarah panjang dalam pembangunan nasional. Seluruh kontribusi itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera,” tambahnya.

Dalam perjalanan pengabdiannya sebagai wakil rakyat, Misbakhun menegaskan pentingnya nilai gotong royong, inklusivitas, dan kebersamaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan pembangunan. Ia menekankan bahwa politik harus dimaknai sebagai instrumen untuk menghadirkan solusi atas kebutuhan riil masyarakat.

Berbagai sektor strategis seperti pendidikan, penerangan, transportasi, dan layanan dasar lainnya, menurutnya, merupakan isu-isu utama yang harus terus diperjuangkan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai masyarakat berhak menilai wakil rakyat dari karya dan kontribusi nyata yang diberikan kepada daerah.

“Masyarakat tidak bertanya siapa kita, tetapi apa yang sudah kita perbuat dan berikan untuk daerah,” tegasnya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menyadari bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Ideologi, menurutnya, hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui partisipasi rakyat dan diskusi terbuka tentang arah pembangunan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa
Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?
Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”
Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel
“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”
Badai Emas Pegadaian 2025 Resmi Diundi, Nasabah Syariah Raih Hadiah Paket Haji Plus
Bulan Januari Atau Februari Akan Dilakukan Rapat Terkait Pengelolaan Danau OPI, Berikut Beberapa Hal Disampaikan
15 Ribu Karyawan Terancam PHK, DPRD Sumsel Diminta Fasilitasi

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 08:52 WIB

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:59 WIB

Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:31 WIB

Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:24 WIB

Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel

Kamis, 22 Januari 2026 - 04:08 WIB

“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”

Berita Terbaru