KASUS INA PURNAMASARI: KONTROVERSI PENGANGKATAN PLT KEPALA SEKOLAH SMPN 1 BUMIAYU MEMICU KEKACAUAN

- Penulis

Selasa, 11 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KASUS INA PURNAMASARI: KONTROVERSI PENGANGKATAN PLT KEPALA SEKOLAH SMPN 1 BUMIAYU MEMICU KEKACAUAN

BREBES,GarudaXpose.com-Kontroversi pengangkatan Ina Purnamasari sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 1 Bumiayu terus berlanjut dan memicu kekacauan di kalangan siswa, orang tua, dan guru. Siswa-siswi sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai protes atas pengangkatannya, dengan alasan bahwa Ina Purnamasari tidak layak menjabat karena pernah dicopot dari jabatannya karena penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus MKKS dalam pengadaan soal ujian yang dibiayai dana BOS.

Ina Purnamasari sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa aksi mogok belajar hanya dilakukan oleh sebagian siswa kelas 9 yang digerakkan oleh salah satu guru. Ia juga menuding bahwa guru tersebut merasa terancam dengan pengangkatannya sebagai kepala sekolah dan memanfaatkan siswa untuk melakukan protes,Hari Jum’at (7/11/2025)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Komite SMPN 1 Bumiayu, Imam Santoso, membela Ina Purnamasari dengan menyatakan bahwa sanksi pencopotan Ina dari jabatan kepala sekolah tidak terkait dengan kinerjanya sebagai kepala sekolah, melainkan karena kebijakan kolektif sebagai pengurus MKKS Kabupaten Brebes.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pengangkatan Ina Purnamasari sebagai Plt Kepala Sekolah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Kontroversi ini masih terus berkembang dan memicu perhatian masyarakat luas. Orang tua siswa juga mulai khawatir tentang dampak aksi mogok belajar ini terhadap pendidikan anak-anak mereka. Beberapa orang tua telah menghubungi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi dan solusi atas masalah ini.

Aksi mogok belajar ini juga telah menyebabkan kerugian bagi siswa, terutama mereka yang akan menghadapi ujian nasional. Pihak sekolah telah berjanji untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan siswa dan orang tua untuk membahas masalah ini dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan bijak untuk menyelesaikan kontroversi ini. Pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang lebih jelas tentang pengangkatan Ina Purnamasari sebagai Plt Kepala Sekolah dan memastikan bahwa proses pendidikan di SMPN 1 Bumiayu dapat berjalan lancar dan tidak terganggu oleh kontroversi ini.

Sementara itu, masyarakat Bumiayu terus memantau perkembangan kontroversi ini dan berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut.

Komentar pedas dari LSM NGO Lappas Brebes, H. Purwonto

“Kami sangat menyayangkan keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang tidak transparan dalam pengangkatan Ina Purnamasari sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 1 Bumiayu. Ini adalah contoh nyata dari nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Kami akan terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga keadilan terwujud!” Ketua “H.Purwanto” LSM NGO Lappas Brebes* (Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa
Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?
Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”
Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel
“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”
Badai Emas Pegadaian 2025 Resmi Diundi, Nasabah Syariah Raih Hadiah Paket Haji Plus
Bulan Januari Atau Februari Akan Dilakukan Rapat Terkait Pengelolaan Danau OPI, Berikut Beberapa Hal Disampaikan
15 Ribu Karyawan Terancam PHK, DPRD Sumsel Diminta Fasilitasi

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 08:52 WIB

Dugaan Pengkondisian Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, SIRA Minta KPK RI Turun Tangan dan Periksa

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:59 WIB

Sakti Mandraguna! Toko Obat Tipe G Samping WTC Tetap Eksis: Bukti Polisi “Kalah” atau Memang “Dipelihara”?

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:31 WIB

Parliamentary Threshold (PT) Produk Politik Akal-akalan Pasca Orde Baru”

Jumat, 23 Januari 2026 - 07:24 WIB

Usut Tuntas Dugaan Abuse Of Power Dan Indikasi KKN Serta Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yayasan Bani Makki Kayu Agung, DPW-MSK INDONESIA dan PB.FPMP Sumsel Minta Kejati Sumsel

Kamis, 22 Januari 2026 - 04:08 WIB

“Rektorat USU Membisu! Muryanto Amin Terseret ‘Sirkel Kejahatan Korupsi’ OTT Topan Ginting, Mengapa Belum Ada Klarifikasi?”

Berita Terbaru