Photo/ Jalan Rusak Jalur Nadi (Sabtu,14/2/2026)
BREBES,GarudaXpose.com-Jeritan pilu warga Brebes membahana, meluluhlantakkan keheningan janji-janji manis pembangunan yang selama ini hanya mengudara! Jalan poros Limbangan-Kersana, yang seharusnya menjadi urat nadi vital bagi perputaran ekonomi, akses pendidikan, dan mobilitas harian masyarakat kabupaten ini, kini menjelma medan perang tak berkesudahan. Bukan oleh musuh kasat mata atau agresi dari luar, melainkan oleh kebobrokan infrastruktur yang dibiarkan membusuk, berkarat, oleh kelalaian Pemerintah Kabupaten selama bertahun-tahun lamanya. Setiap detik, setiap kayuhan pedal, setiap putaran roda, pengguna jalan—terutama para pengendara roda dua yang tak punya pilihan lain selain melintasi aspal ini dipaksa bertaruhan di atas aspal yang penuh luka menganga, seolah takdir buruk telah digariskan tanpa ada solusi nyata yang menyertai, tanpa ada kepedulian yang berarti. Ini bukan sekadar jalan rusak, ini adalah monumen kegagalan nyata, sebuah epitaf bagi amanah yang terabaikan.
Musim penghujan bukan lagi berkah yang membawa kesegaran, melainkan manifestasi horor terburuk yang dinanti dengan kecemasan, bahkan teror. Lubang-lubang raksasa di badan jalan, tak ubahnya jebakan maut yang dipasang tanpa peringatan, tertelan genangan air keruh yang menyamarkan kedalaman di bawahnya. Visibilitas nol, risiko maksimal, dan kepastian celaka yang menunggu. “Sudah jadi langganan, kalau hujan deras, motor pasti rusak parah, ban pecah, pelek bengkok. Bahkan, yang lebih miris, banyak anak sekolah yang terjungkal dan tergelincir karena menghantam lubang yang dalam dan tak terlihat. Ini bukan hanya soal biaya perbaikan motor, tapi juga luka fisik, trauma, dan waktu berharga yang hilang,” ketus Moc Saeful, salah satu warga yang muak dengan kondisi tak manusiawi ini. Kata-katanya bukan hanya sekadar keluhan personal, melainkan gema kemarahan kolektif yang menyiratkan betapa fatalnya kelalaian ini merenggut kenyamanan, keamanan, bahkan prospek masa depan generasi. Kondisi ini bukan lagi sekadar mengganggu mobilitas; ia telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan fisik, kestabilan ekonomi lokal, dan keseimbangan psikis masyarakat yang setiap hari harus menghadapi roulette ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, di tengah drama kerusakan yang tak berkesudahan ini, janji-janji manis perbaikan sempat terucap dari bibir para pemangku kebijakan. Namun, semua itu nyatanya hanya fatamorgana belaka, semacam tipuan optik yang tak pernah menjadi kenyataan. Rekonstruksi yang dilakukan selama ini tak lebih dari sekadar tambal sulam, sebuah tindakan kosmetik murahan yang gagal total menyembunyikan borok sesungguhnya. Material seadanya, pengerjaan serampangan, dan mentalitas “yang penting sudah dikerjakan” justru memperburuk kondisi. Di banyak titik, kerusakan justru semakin merajalela, meluas bagai kanker ganas yang menggerogoti asa dan semangat warga, meruntuhkan kepercayaan pada pemerintah. Beban kendaraan berat yang melintas tanpa kontrol, ditambah dengan sistem drainase yang mandul dan tak berfungsi, menjadi kolaborator sempurna dalam mempercepat proses kehancuran ini. Setiap tetes hujan justru memperparah keadaan, bukan membersihkan, melainkan mengubur harapan.
Masyarakat Brebes kini bukan hanya meminta, tetapi menuntut pertanggungjawaban penuh dan transparansi yang mutlak. Kewenangan mutlak penanganan jalan kabupaten, yang secara konstitusional berada di pundak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), seolah tak berdaya atau sengaja memejamkan mata menghadapi realitas pahit ini. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, kini dipertanyakan efektivitas dan transparansinya. Kemana saja dana perbaikan jalan yang selalu digembar-gemborkan? Sementara itu, Bupati Brebes, dengan segala retorika pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas dalam kepemimpinannya, baru dengan ‘megah’ membuka kanal pengaduan di media sosial pribadinya di tahun 2026 ini. Sebuah langkah yang terkesan reaktif, bahkan cenderung mencari panggung politik di atas penderitaan rakyat, bukan preventif, setelah sekian lama rakyat didera penderitaan tanpa ujung. Ini bukan solusi mendasar, ini adalah bukti betapa lambannya respons terhadap penderitaan yang sudah akut, seolah-olah rakyat harus mengemis untuk mendapatkan hak dasarnya.
Photo/Jalan rusak (Sabtu pukul 13.00 Wib, 14/2/2026)
Pertanyaannya kemudian menggantung di udara, mengoyak nurani dan mengusik akal sehat: sampai kapan rakyat Brebes harus terus terancam oleh jalanan yang tak layak disebut jalan? Akankah setiap tetes hujan berarti bahaya yang mengintai, sebuah undian maut bagi setiap pengendara? Sudah saatnya Pemkab Brebes bangun dari tidur panjangnya yang mematikan, dari zona nyamannya yang mengabaikan penderitaan rakyat. Ini bukan waktunya lagi untuk janji-janji manis, bukan pula untuk proyek tambal sulam sesaat. Rakyat butuh aksi nyata, perbaikan permanen yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar retorika dan pencitraan di media sosial. Nyawa dan masa depan rakyat jauh lebih berharga dari sekadar proyek tambal sulam yang tak bermartabat, atau anggaran yang entah menguap ke mana. Jika pemerintah tak mampu menjalankan kewajibannya, lantas untuk apa mereka ada? Brebes butuh pemimpin yang berani bertindak, bukan sekadar berwacana (Red/II)
(Agus)
