
Palembang, Garudaxpose.com – Massa Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Peduli Palembang yang terdiri dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA),Sriwijaya Corruption Watch (SCW) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Kantor Walikota Palembang untuk melakuka aksi damai terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2025 yang tidak mencapai target.
Aksi massa yang di komandoi oleh Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif SIRA, M. Sanusi, SH, MH Direktur Eksekutif SCW, Dian HS Ketua PST, Koordinator aksi Rahmat Hidayat, SE, David, Satria dan Sukirman. Palembang, Kamis (23/05/25).
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dil, pendapatan asli daerah yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,”ujar Rahmat Sandi.
PAD mempunyai peranan penting dalam membiayai urusan Pemerintahan daerah. Dampaknya sangat jelas jika (PAD) tidak tercapai, konsekuensinya adalah defisit anggaran, yang dapat berdampak pada keterbatasan dana untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Di tempat yang sama, M.Sanusi SH MH menambahkan,”hari ini PAD Kota Palembang jauh dari target yang diharapkan, Pemerintah kota Palembang menargetkan capaian PAD sebesar Rp. 1,8 Triliun, namun sampai hari ini per Oktober 2025 terkait Realisasi PAD Kota Palembang baru menyentuh angka Rpl.171.698.782.892 atau 65,09 persen dari target Rp1,8 triliun, artinya dalam kurun waktu yang hanya beberapa bulan lagi target tersebut sangat sulit untuk tercapai, disinilah kinerja BAPENDA Kota Palembang dipertanyakan dan di anggap GAGAL,”ujarnya.
Sebelumnya kami,” kami GABUNGAN LSM PEDULI PALEMBANG telah melayangkan surat ke Komisi II DPRD Kota Palembang dengan Nomor: 001/GABUNGAN/X/2025, Perihal segera lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BAPENDA Kota Palembang terkait capaian PAD tahun 2025 yang tidak mencapai target Namun sampai hari ini tidak ada tindak lanjut atas surat permohonan kami tersebut, sehingga kami juga melihat bahwa peran dan fungsi DPRD dalam hal ini Komisi II juga tidak berjalan dengan baik,”tambahnya.
Sementara itu, Dian HS menambahkan kami sebagai penggiat control social terdiri dari lembaga SIRA, SCW dan PST yang tergabung dalam GABUNGAN LSM PEDULI PALEMBANG, hari ini menggelar aksi damai menuntut pertanggungjawaban pemerintah kota Palembang dalam hal ini Walikota, BAPENDA dan DPRD Kota Palembang atas target capaian PAD Kota Palembang tahun 2025 yang tidak tercapai tersebut.
GABUNGAN LSM PEDULI PALEMBANG menuntut dan menyatakan sikap sbb ;
1.Mendesak Walikota Palembang mencopot Kepala BAPENDA Kota Palembang dari jabatannya, yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2025 jauh dari target yang diharapkan.
2.Mendesak Walikota Palembang untuk secepatnya mengevaluasi kinerja jajaran pejabat BAPENDA Kota Palembang guna memaksimalkan potensi pendapatan darah tahun 2025 dan 2026 mendatang
3.Mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi II DPRD Kota Palembang terhadap kinerja BAPENDA Kota Palembang yang tidak mampu memaksimalkan capaian PAD di tahun 2025, sehab BAPENDA adalah kunci yang sangat penting untuk mendorong pembangunan kota Palembang
4.Mendesak Komisi II DPRD Kota Palembang harus segera mengevaluasi secara menyeluruh target PAD tang tidak tercapai, karena hal ini bisa mempengaruhi program dan pembangunan di Kota Palembang.
Massa aksi Gabungan Lsm Peduli Palembang, di terima oleh Walikota Palembang yang di Wakili oleh DR Herison Kasat Pol PP Kota Palembang mengatakan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas aspirasi dari kawan – kawan Gabungan Lsm Peduli Palembang.
“Berkaitan dengan PAD nanti akan kami sampaikan langsung dengan pimpinan dalam hal ini Walikota palembang,”Pungkasnya.