
Sejumlah warga Batahan menyampaikan kegelisahan mereka kepada awak media setelah mendapati tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Padahal, papan informasi merupakan kewajiban dasar dalam proyek yang menggunakan dana negara.
“Seharusnya sebelum alat berat masuk dan pekerjaan dimulai, papan informasi sudah terpasang. Jangan sampai proyek sebesar ini berubah jadi proyek siluman,” ujar seorang warga Batahan yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Pantauan di lapangan menguatkan keluhan tersebut. Saat awak media mendatangi lokasi pembangunan, papan informasi atau pagu anggaran proyek memang tidak terlihat terpasang, sesuai dengan informasi yang sebelumnya disampaikan warga.
Upaya konfirmasi kemudian dilakukan ke pihak pelaksana proyek. Awak media mendatangi base camp proyek dan bertemu dengan pengawas lapangan Egi Barmana, bersama Martin, unsur pengamanan TNI dari Kodam, serta Irpan dari bagian humas.
Menanggapi absennya papan informasi, Egi Barmana menyebut papan tersebut sebenarnya telah dipasang, namun tumbang. “Kemarin sudah kita pasang, tapi roboh. Itu sudah kita foto pakai HP. Kalau tidak percaya, ini fotonya. Besok akan kita pasang kembali,” kata Egi.
Dari foto papan informasi yang ditunjukkan Egi, tertera bahwa proyek tersebut merupakan Pembangunan Jembatan Batahan dengan nomor kontrak HK 0201/APBN-MYC/Bb 2-WIL 3.3 PPK-3.3/01/2025.
Proyek memiliki panjang bentang 120 meter dengan nilai anggaran Rp 82.687.342.000, bersumber dari APBN MYC Tahun Anggaran 2025–2026 (SBSN). Masa pelaksanaan tercatat mulai 28 November 2025 hingga 31 Desember 2026. Pelaksana proyek adalah PT Bahana Krida Nusantara, dengan konsultan supervisi PT Gita Cipta Siagayasa.
Meski klarifikasi telah disampaikan, warga menegaskan bahwa persoalan papan informasi hanyalah bagian kecil dari kekhawatiran yang lebih besar: kualitas bangunan dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Jembatan ini urat nadi ekonomi dan akses utama warga. Kami minta dikerjakan sesuai bestek gambar dan kontrak. Jangan sampai mutu dikorbankan dan bangunan hanya mengejar selesai,” kata warga lainnya.
Warga berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh pelaksana proyek, tetapi juga melibatkan pengawasan ketat dari instansi terkait dan publik.
Mereka menilai transparansi sejak awal menjadi kunci agar proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Batahan, bukan meninggalkan persoalan di kemudian hari.
(Redaksi)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT













