Garudaxpose.com l Mandailing Natal — Pasca bencana besar yang melanda tiga provinsi—Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat—pada Selasa (25/11/25), masyarakat di sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapsel, Padang Sidempuan, Sibolga, hingga Mandailing Natal jatuh dalam situasi krisis bahan bakar minyak (BBM). Di Mandailing Natal, antrean panjang terjadi di hampir seluruh SPBU. Ribuan warga rela mengantre hingga bermalam demi mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit pula warga yang jatuh pingsan akibat kelelahan, sementara para pelajar terpaksa berjalan kaki ke sekolah karena ketiadaan transportasi.
Di tengah derita masyarakat, Ketua Persatuan Mahasiswa Mandailing Natal (PM Madina), Ahmad Zulhamdi, angkat suara. Ia menyoroti ironi yang terjadi: sulitnya masyarakat memperoleh satu liter BBM, sementara para mafia penambang emas ilegal tetap bebas beraktivitas. Nama-nama seperti Puddin, Pawang, Kepde, dan Kholik bahkan kembali viral di media sosial karena diduga terus menjalankan operasi PETI tanpa hambatan.
Hal senada disampaikan Hamdi, mahasiswa FISIP UGN Padang Sidempuan. Ia menyebut aktivitas ilegal di Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek hingga Kotanopan diduga masih berjalan lancar. “Bagaimana mungkin excavator-excavator itu bisa terus beroperasi? Padahal alat berat membutuhkan BBM dalam jumlah banyak. Sementara itu, masyarakat harus membayar hingga Rp35.000 bahkan Rp40.000 per liter hanya untuk kebutuhan harian,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulhamdi, putra Pantai Barat Mandailing Natal, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang sangat mencolok. “Saat rakyat sekarat mencari minyak satu liter saja, para mafia PETI dan pemasok BBM ilegal justru bebas beroperasi seolah tanpa hambatan. Ini benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Para mahasiswa mendesak Pemerintah Daerah, Kepolisian, serta TNI untuk bertindak tegas. Mereka meminta agar seluruh aktivitas PETI dihentikan dan para pelakunya ditangkap demi mencegah meluasnya kemarahan publik. “Jika situasi ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin yakin bahwa penegakan hukum di Bumi Gordang Sambilan ini tajam ke bawah namun tumpul ke atas—terlebih dalam situasi bencana besar seperti sekarang,” pungkas Zulhamdi.
Penulis : M.SN
Editor : Kaperwil Sumut
