Kolaborasi Pemerintah–Akademisi–Petani Jadi Kunci Atasi Ketergantungan Impor Pangan Pemerintah–Akademisi–Petani Jadi Kunci Atasi Ketergantungan Impor Pangan

- Penulis

Minggu, 30 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang, Gatudaxpose.com – BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar seminar bertema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional”.

‎Kegiatan yang turut dirangkai dengan deklarasi pemuda mahasiswa ini diselenggarakan bekerja sama dengan Pemuda Inspirasi Nusantara.

‎Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yakni Dr. Rizky Tirta Adhiguna, S.TP., M.Si., dosen Fakultas Pertanian Unsri; Muhammad, praktisi pertanian di Ogan Ilir; serta M. Yoga Prasetyo, S.H., Ketua Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan.

‎Dalam paparannya, Dr. Rizky menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara agraris terus berkembang dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.

‎Namun demikian, berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2021, tingkat ketahanan pangan Indonesia belum termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

‎”Dari delapan negara yang didata, Indonesia berada di urutan keenam. Kita hanya unggul atas Myanmar dan Laos. Dan masih tertinggal oleh Thailand, Vietnam, bahkan Filipina,” kata Rizky dalam paparannya di Gedung Fakultas Hukum Unsri, Sabtu (29/11/2025).

‎Rizky melanjutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya indeks ketahanan pangan di Indonesia.

‎Diantaranya ialah produksi yang belum mencukupi kebutuhan nasional, ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum konsisten dan kurang efektif.

‎Selain itu, lanjutnya, terdapat pula kerentanan terhadap harga dan kebijakan global, serta berbagai masalah struktural terkait lahan, produktivitas, dan distribusi.

‎”Belum lagi akses masyarakat terhadap pangan yang belum merata,” ungkap Rizky.

‎Oleh karena itu, diperlukan perumusan solusi berbasis riset kerakyatan yang bersifat kolaboratif sebagai dasar kebijakan pangan nasional.

‎Menurut Rizky, kolaborasi perlu dibangun antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para petani itu sendiri.

‎Keempat unsur tersebut dapat bekerja sama melakukan inovasi riset, mengembangkan potensi pangan lokal, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan, serta mendorong praktik pertanian modern yang tetap memperhatikan konservasi lahan.

‎”Jadi bukan hanya tugas pemerintah. Semuanya bahu-membahu membangun ketahanan pangan, dan peran pemuda mahasiswa amat diperlukan,” ucap Rizky

‎Pada kesempatan tersebut, Muhammad selaku praktisi pertanian di Ogan Ilir mengungkapkan fakta lapangan bahwa petani kesulitan mendapatkan pupuk.

‎Dalam dua tahun terakhir, masih ada petani di Ogan Ilir yang kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk subsidi.

‎”Kelemahan petani ialah sulit menembus apa yang disediakan pemerintah, seperti pupuk. Harganya (pupuk) ada tapi barangnya tidak ada,” ungkap Muhammad.

‎Sebagai alternatif, Muhammad bersama para petani lain yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) berinisiatif memproduksi pupuk organik.

‎”Seminar ini merupakan kesempatan bagus bagi kami untuk berbicara. Mahasiswa diharapkan dapat mendukung petani karena kami sebagai penyedia pangan,” ucap Muhammad.

‎Apa yang dikeluhkan Muhammad mendapat tanggapan dari Yoga selaku Ketua Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan.

‎Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Permentan Nomor 15 Tahun 2025, pemerintah melalui Pupuk Indonesia menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.

‎Angka ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,5 juta ton.

‎Berdasarkan data Pupuk Indonesia per 26 November 2025, ketersediaan pupuk secara nasional mencapai 1,16 juta ton.

‎Jumlah tersebut terdiri atas 715.687 ton pupuk bersubsidi dan 449.308 ton pupuk non-subsidi.

‎“Sementara untuk wilayah Sumatera Selatan, ketersediaan stok pupuk per 26 November 2025 yang dapat dibeli oleh petani terdaftar berjumlah 14.135 ton pupuk bersubsidi,” jelas Yoga.

‎Ia melanjutkan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025, setelah diumumkan secara resmi oleh pemerintah

‎Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 mengenai jenis, HET, dan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2025.

‎”Pemerintah sudah mulai serius meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Proses mendapatkan pupuk semakin mudah dan cepat, tinggal menggunakan KTP bisa mendapatkan pupuk subsidi lewat penyuluh kecamatan. Petani bisa masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK),” terang Yoga.

‎Ia tidak memungkiri bahwa masih ada mafia pupuk yang beraksi seiring dengan kebijakan pro-petani yang diterapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Yoga menuturkan bahwa mahasiswa juga menghadapi sejumlah tantangan dalam berperan pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, terutama terkait kurangnya pemahaman, keterbatasan akses, serta faktor ekonomi.

Namun, menurutnya, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan, inovasi, dan kolaborasi pentahelix.

“Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan intelektual muda, dapat mengambil peran krusial dalam menyikapi dan berkontribusi pada solusi permasalahan kedaulatan pangan. Contohnya persoalan pupuk tadi yang menjadi bagian dari proses menuju kedaulatan pangan,” kata Yoga.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan seminar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan deklarasi pemuda mahasiswa untuk mendukung upaya ketahanan pangan nasional, serta penyerahan cinderamata kepada para narasumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terkait Putusan PHI Pada PN Tanjung Karang Kelas 1A Yang Tidak Adil Terhadap Pekerja, Kuasa Hukum Pekerja.Akan Mengajuhkan Kasasi ke Tingkat Mahkamah Agung
Hj.Caridah M.Pd Harapan! Terwujud: 65 Tenaga Honorer Satpol PP Brebes Resmi Jadi P3K
SIGAP DAN PEDULI: Caridah M.Pd, Kasatpol PP Brebes Baru Sehari Menjabat, Langsung Tangani Musibah Kebakaran
Kendaraan Motor Listrik Lebih Mahal Dibandingkan Premium, Berikut Disampaikan
Berkah Berbagi: Mushola Baru, Harapan Baru
Berkah Berbagi: Mushola Baru, Harapan Baru
Harapan Baru bagi 4.365 P3K Paruh Waktu Brebes: Bupati Tekankan Kepastian dan Kualitas Pelayanan
Usut Tuntas Dugaan KKN Kegiatan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Muba, Massa GLSS Minta Kejati Sumsel

Berita Terkait

Minggu, 30 November 2025 - 15:18 WIB

Terkait Putusan PHI Pada PN Tanjung Karang Kelas 1A Yang Tidak Adil Terhadap Pekerja, Kuasa Hukum Pekerja.Akan Mengajuhkan Kasasi ke Tingkat Mahkamah Agung

Minggu, 30 November 2025 - 08:54 WIB

Kolaborasi Pemerintah–Akademisi–Petani Jadi Kunci Atasi Ketergantungan Impor Pangan Pemerintah–Akademisi–Petani Jadi Kunci Atasi Ketergantungan Impor Pangan

Minggu, 30 November 2025 - 05:14 WIB

Hj.Caridah M.Pd Harapan! Terwujud: 65 Tenaga Honorer Satpol PP Brebes Resmi Jadi P3K

Minggu, 30 November 2025 - 05:11 WIB

SIGAP DAN PEDULI: Caridah M.Pd, Kasatpol PP Brebes Baru Sehari Menjabat, Langsung Tangani Musibah Kebakaran

Minggu, 30 November 2025 - 04:38 WIB

Kendaraan Motor Listrik Lebih Mahal Dibandingkan Premium, Berikut Disampaikan

Berita Terbaru