Garudaxpose.com | Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Terbaik III dalam kategori Pengendalian Inflasi Tahun 2026 untuk Regional Jawa-Bali yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas capaian tersebut, Kota Probolinggo memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi.
Rasa syukur atas penghargaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan tasyakuran yang digelar di Command Center Kota Probolinggo, Senin (8/6/2026), bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti secara virtual bersama Kemendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur yang terlibat dalam pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya.
“Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi semua pihak. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh stakeholder yang selama ini aktif bersinergi,” kata Aminuddin.
Ia menjelaskan, penilaian yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya melihat angka inflasi semata, melainkan juga respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi gejolak harga, pelaksanaan berbagai program intervensi pasar, tingkat keaktifan dalam rapat koordinasi, hingga inovasi yang dikembangkan untuk menjaga kestabilan harga.
Menurut Aminuddin, sejumlah program yang telah dijalankan Pemkot Probolinggo menjadi faktor pendukung dalam penilaian tersebut. Di antaranya operasi pasar, pasar murah, Warung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta inovasi Kopi Siaga atau Toko Pengendali Inflasi Harga.
“Program-program tersebut menjadi bentuk komitmen daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi dan koordinasi agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Kota Probolinggo untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Bahkan, sejumlah daerah disebut mulai tertarik mempelajari strategi pengendalian inflasi yang diterapkan di Kota Probolinggo.
“Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ada beberapa daerah yang ingin melihat langsung bagaimana pengelolaan pasar dan program pengendalian inflasi yang selama ini kami jalankan,” tambahnya.
Momentum tasyakuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Potongan tumpeng tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Slamet Swantoro.
Sementara itu, Kepala DKUP Slamet Swantoro menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara konsisten menjalankan berbagai langkah konkret guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah pasar murah melalui Warung TPID yang digelar dua kali dalam sepekan. Program tersebut menyediakan sejumlah komoditas penting dengan harga yang telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah.
“Warung TPID saat ini beroperasi di Pasar Baru dan Pasar Wonoasih. Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP, beras premium, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang lebih terjangkau,” jelas Slamet.
Menurutnya, keberadaan pasar murah menjadi instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan barang di tengah masyarakat.
Terkait dana insentif yang diterima, Slamet menyebut penggunaannya akan dibahas bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) karena program pengendalian inflasi melibatkan banyak perangkat daerah dan sektor pendukung lainnya.
“Pemanfaatan dana tersebut akan dirumuskan bersama sesuai kebutuhan daerah dan mekanisme yang berlaku. Yang jelas, tujuannya untuk memperkuat program pengendalian inflasi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Selain DKUP, upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui program pasar murah yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP). Sepanjang tahun 2025, dinas tersebut tercatat melaksanakan sembilan kali pasar murah, sedangkan hingga pertengahan tahun 2026 telah terlaksana empat kegiatan serupa.
Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penghargaan bagi pemerintah daerah berprestasi diberikan melalui proses penilaian yang objektif dan berbasis data terukur.
Menurut Mendagri, indikator yang digunakan meliputi keberhasilan daerah dalam pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengurangan tingkat pengangguran, hingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan skema pembiayaan kreatif.
Ia memastikan seluruh proses penilaian dilakukan secara transparan dan mengacu pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk indikator inflasi, perkembangan data bahkan dipantau secara berkala guna memastikan kondisi riil di masing-masing daerah.
Kemendagri sendiri membagi pelaksanaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 ke dalam enam wilayah regional. Skema tersebut diterapkan agar kompetisi berlangsung lebih proporsional sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap daerah untuk menunjukkan kinerja terbaik sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.
Penulis : Septyan Dwi Cahyo
