Menteri LH dan Gubernur Koster Bertemu, Sesama Alumni ITB Satukan Langkah Selesaikan Persoalan Sampah Bali
Garudaxpose.com l Jakarta –Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali Wayan Koster bertemu di kantor KLH Jakarta, Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan kedua figur alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini guna membahas sejumlah langkah strategis penyelesaian persoalan sampah di Pulau Dewata.
Usai pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan, bersama Menteri LH membahas penanganan sampah di Bali termasuk rencana pembangunan PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik) di Denpasar Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menteri LH komitmen, Provinsi Bali menjadi prioritas penyelesaian masalah sampah terlebih karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Bali dua periode ini mengatakan, Menteri LH sangat mendukung langkah-langkah strategis penanganan sampah yang telah dilaksanakan Gubernur Bali dan jajarannya di Bali mulai dari hulu hingga hilir.
Koster juga mengatakan, Menteri LH akan datang ke Bali 9 Juni 2026. Menteri akan melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dan Walikota/Bupati beserta jajaran terkait dalam penanganan sampah. Termasuk membahas terkait TPA Suwung dan pengolahan sampah menjadi energi listrik/PSEL.
“Nanti Menteri juga akan meninjau lapangan ke ke TPA Suwung dan lokasi PSEL pada lahan Pelindo di Benoa,” kata Koster.
Gubernur Koster dan Menteri Jumhur Hidayat memiliki kedekatan emosional karena almamater ITB. Kedekatan ini memudahkan kedua sosok terbaik tanah air ini dalam menyamakan persepsi kebijakan dan upaya nyata yang harus segera dilaksanakan untuk menuntaskan penyelesaian masalah sampah di Bali.
Sejumlah regulasi dan langkah nyata strategis terkait pengelolaan sampah di Bali telah dijalankan Gubernur Koster dan jajarannya. Seperti aplikasi regulasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 (Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai), Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan jargon pengelolaan sampah di Bali karena bisa mengurangi volume sampah organik ke TPA Suwung. Sehingga, saat PSEL beroperasi akan mendapat suplai sampah anorganik dan residu yang berkualitas tanpa bercampur sampah organik. (Tutt/Tra).
BPKAD Bali Luncurkan Counter EETA Basis Web, Tingkatkan Otomasi Penyusunan CaLK Audited
Garudaxpose.com l Denpasar-Bali – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) EETA Connect Episode 3 secara hybrid, Selasa (26/5/2026) di Ruang Rapat Adyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Acara yang diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan BPKAD Kabupaten/Kota se-Bali ini berfokus pada optimalisasi penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited Tahun 2025 sekaligus menjadi momentum peluncuran inovasi Counter EETA Basis Web.
Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, dalam arahan utamanya mengungkapkan bahwa intervensi sistem digital memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan data evaluasi tingkat kepatuhan penyajian CaLK Tahun Anggaran 2024, penggunaan Counter EETA berhasil menekan jumlah SKPD dengan kategori “perlu perhatian lebih” dari enam menjadi nol.
“Intervensi sistem ini terbukti memberikan dampak perbaikan yang nyata. Pada kondisi unaudited, SKPD yang mendekati standar hanya satu, kini pada fase audited naik menjadi tujuh. Ini menjadi landasan objektif mengapa transformasi digital melalui implementasi web ini sangat krusial,” ujar Maduyasa.
Maduyasa merinci pergeseran kurva kepatuhan tersebut secara spesifik. Sebelum penggunaan sistem (unaudited), terdapat 13 SKPD yang perlu peningkatan dan 6 SKPD perlu perhatian lebih. Pasca-implementasi Counter EETA, angka itu menyusut menjadi 9 SKPD perlu peningkatan dan nihil untuk perhatian lebih. Kategori “cukup baik” pun naik dari 9 menjadi 11 SKPD. Dalam paparannya mengenai transisi digital, ditekankan bahwa penyusunan CaLK Audited 2025 harus diarahkan pada laporan yang memiliki pengungkapan yang memadai (adequate disclosure).
“Kita harus memastikan pengungkapan pada CaLK disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar BPK RI, terlebih guna mempercepat penyelesaian laporan berhubung telah selesainya proses pemeriksaan dan penyesuaian jurnal,” tegasnya.
Bimtek ini dirancang dengan beberapa target utama, yaitu mempercepat penyelesaian CaLK Audited 2025, memfasilitasi transisi dari sistem Excel ke Local Web Application berbasis Python dan Flask, serta menjadi wadah diseminasi inovasi bagi 8 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang sebelumnya telah melaksanakan studi tiru.
Untuk mendukung target tersebut, Counter EETA Basis Web menghadirkan berbagai keunggulan teknis. Sistem ini mampu memproses data jurnal berskala besar secara cepat dan beroperasi secara offline guna menjaga keamanan data. Fitur utamanya mencakup Uji Prosedur Analitis (Uji PA) otomatis, generasi Tabel Penjelas Selisih LO-LRA otomatis, dan Tabel Mutasi Aset Tetap, yang semuanya dibangun menggunakan teknologi open-source tanpa biaya lisensi perangkat lunak.
Di hadapan para perwakilan SKPD, perwakilan BPKAD kabupaten/kota se-Bali, serta peninjau dari Dewan Pimpinan Pusat IKANAS STAN dan media massa, Maduyasa mengingatkan bahwa presisi data hasil otomasi ini krusial untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemerintah Provinsi Bali sudah mencapai opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Kualitas ini tidak boleh hanya sebatas sertifikat, mari kualitas ini ditampilkan secara nyata melalui CaLK yang andal,” pungkasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Penelaah Teknis Kebijakan, Luh Putu Aristyasanti ini menghadirkan narasumber Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, I Putu Sudano, serta Koordinator Tim Efektif LKPD EETA, I Dewa Made Vedanta Dwipayana. Guna menunjang kelancaran praktik teknis dan implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, panitia mewajibkan peserta luring membawa laptop serta tumbler secara mandiri.(KAR/TRa).
Buka Bimtek Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Bali Gubernur Minta Data Penerima Dibenahi agar Tepat Sasaran
Garudaxpose.com l Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka acara Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali. Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil dan transparan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster yang mengikuti zoom meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi bantuan sosial di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat. Koster menyebut Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh wilayah Bali. Para agen ini nantinya bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan sosial, mulai dari PKH hingga berbagai bantuan sosial lainnya.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Koster menambahkan, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial, ke depan akan terus dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan di Bali.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Untuk menyukseskan program tersebut, Koster kembali menegaskan agar data penerima bantuan harus akurat. Hal itu menjadi penting untuk menuntaskan masalah kemiskinan terutama di Bali. Koster menilai validitas data menjadi faktor paling mendasar agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. “Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Terima Kasih Gubernur Koster atas Komitmennya
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial di Kementerian PPN/Bappenas adalah Tirta Sutedjo menyampaikan terimakasih atas komitmen dan dukungan penuh Gubernur Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Provinsi Bali.
Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi yang melaksanakan uji coba dengan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota sehingga keberhasilan di Provinsi Bali akan menjadi contoh dalam uji coba secara nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan Tirta, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah diharapkan melalui skema on demand yang diuji cobakan dapat meregistrasi bantuan sosial secara mandiri.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,”tutupnya. (Adi/Tra).
