Perkuat Binter, Babinsa Bersama Komduk Patroli Malam

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garudaxpose.com, Tangerang – Upaya memperkuat pembinaan teritorial (Binter) dan mitigasi potensi gangguan keamanan sejak dini, Babinsa Koramil 09/Serut dan Babinsa Koramil 06/Cibodas bersama Komponen Pendukung (Komduk) melaksanakan patroli gabungan di wilayah teritorial Kodim 0506/Tgr, Selasa malam (05/05/2026).

Patroli yang melibatkan anggota TNI dari unsur Babinsa, Organisasi Masyarakat (Ormas), Linmas dan Mitra Koramil menyasar sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Cibodas. Kegiatan patroli dimulai pukul 20.00 Wib dari Makoramil kemudian bergerak menuju Pos Kamling Ling di wilayah binaan.

Pasi Ops Kodim 0506/Tgr Mayor Inf Heru Susanto menyatakan bahwa patroli gabungan ini merupakan langkah konkret untuk menunjukkan kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah potensi gangguan keamanan, menciptakan ketenangan di tengah masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran warga agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain,” ujarnya.

Menurutnya, patroli sinergitas yang melibatkan beberapa unsur tanda bukti kemanunggalan TNI dengan rakyatnya terutama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan.

“Dalam patroli malam TNI terus menghimbau dengan cara humanis, agar warga masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan, segera laporkan kepada Babinsa apabila ada hal yang mencurigakan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalankan Perintah Danrem 052/Wkr, Satgas Sampah Korve di Jalan Raden Fatah Ciledug
Langkah Nyata Asta Cita: Polsek Jatiroto Panen 6 Kwintal Jagung di Lahan Mako
Polres Probolinggo Kota Ungkap 6 Kasus Sabu, 9 Pengedar Diamankan
Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Probolinggo Gelar Simulasi Penanganan TKP Antar Polsek
Hujan Tak Surutkan Semangat, Patroli Gabungan Koramil Bersama Komduk Ciptakan Rasa Aman dan Kondusif di Wilayah
Membentuk Karakter Cinta Tanah Air di Perbatasan
Polres Probolinggo Serahkan Penghargaan untuk Anggota Berprestasi dan Juara Satkamling 2026
Ketua AWPR Besama Anggota Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga Jorongan, Soroti Kondisi “Probolinggo SAE” yang Dinilai “Tak SAE”

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 05:12 WIB

Jalankan Perintah Danrem 052/Wkr, Satgas Sampah Korve di Jalan Raden Fatah Ciledug

Rabu, 6 Mei 2026 - 04:21 WIB

Langkah Nyata Asta Cita: Polsek Jatiroto Panen 6 Kwintal Jagung di Lahan Mako

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:10 WIB

Perkuat Binter, Babinsa Bersama Komduk Patroli Malam

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:18 WIB

Polres Probolinggo Kota Ungkap 6 Kasus Sabu, 9 Pengedar Diamankan

Selasa, 5 Mei 2026 - 07:35 WIB

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Probolinggo Gelar Simulasi Penanganan TKP Antar Polsek

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemda Madina di Persimpangan: Membela Rakyat atau Mengamini Kepentingan Korporasi? RILISAN: Mandailing Natal — Posisi Pemerintah Daerah Mandailing Natal (Pemda Madina) kini semakin terang diuji di tengah tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Situasi ini bukan sekadar dinamika administratif, melainkan telah menjelma menjadi ujian moral dan keberpihakan kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah hadir sebagai pelindung hak-hak mereka—terutama dalam persoalan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ruang hidup yang semakin terdesak. Namun di sisi lain, geliat kepentingan korporasi yang kian agresif justru menimbulkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan Pemda Madina sebenarnya berpihak? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini tidak lagi bersifat laten. Ia telah terbuka, terasa, dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika izin, kebijakan, dan pengawasan terkesan lebih condong mengakomodasi perusahaan, publik mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial. Pemda Madina tidak bisa lagi berdiri di wilayah abu-abu. Sikap tegas dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi investasi semata. Sebab, pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Momentum ini menjadi titik krusial: apakah pemerintah akan berdiri bersama masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini, atau justru larut dalam arus kepentingan korporasi yang berorientasi keuntungan? Publik menunggu jawaban, bukan dalam bentuk retorika, melainkan melalui kebijakan nyata dan keberpihakan yang jelas.

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:54 WIB