BREBES,GarudaXpose.com//-Pagi itu, Kamis 30/4/2026, halaman SDN Klampok 01 Wanasari tak seperti biasa. Di tengah riuh anak-anak, Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM menandatangani dokumen yang mungkin jadi titik balik bagi 513 anak berkebutuhan khusus di kabupaten ini. Namanya: Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Program Arjuna.
Arjuna bukan sekadar akronim gagah. Akselerasi, Responsif, Jaminan Layanan, Universal, dan Nondiskriminatif. Lima kata itu jadi senjata baru Pemkab Brebes untuk membongkar tembok eksklusi yang selama ini mengurung ABK dari hak pendidikan layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak boleh ada lagi anak yang merasa tertinggal atau terpinggirkan. Semua harus kita rangkul, kita dampingi, dan kita beri kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegas Paramitha di depan jajaran Dindikpora, guru, dan siswa. Nada suaranya tinggi. Ini bukan seremoni. Ini ultimatum pada sistem.
64,3% ABK Belum Terlayani: Angka yang Menampar
Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes, Sutaryono, tak menutupi rapor merah. Dari 513 ABK yang terdata, 330 anak belum mendapat layanan pendidikan optimal. Artinya, 6 dari 10 ABK di Brebes masih berjuang sendiri.
Akar masalahnya klasik: sentralisasi. “SLB di Brebes baru tersedia di wilayah Brebes dan Bumiayu,” ungkap Sutaryono. Bagi ABK di 15 kecamatan lain, sekolah luar biasa itu terlalu jauh, terlalu mahal, terlalu mustahil. Arjuna lahir sebagai jawaban: jika ABK sulit ke SLB, maka layanan inklusif yang harus datang ke sekolah reguler.
Program ini sekaligus bidikan ke Angka Anak Tidak Sekolah. Dengan membuka akses di sekolah negeri dan PKBM seluruh kecamatan, Pemkab menutup celah alasan ABK putus sekolah karena fasilitas.
Roadmap 2027: Dari 6 Sekolah ke Seluruh Brebes
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dindikpora, Aditya Perdana, membeberkan peta jalan Arjuna yang bertahap tapi agresif. Tahap I: pilot project di 6 sekolah. Tahap II: ekspansi ke 20 sekolah. Final: 2027, seluruh sekolah reguler dan lembaga nonformal seperti PKBM di Brebes wajib inklusif.
Tapi inklusi tak cukup dengan spanduk “sekolah ramah ABK”. Aditya menekankan jantungnya ada di SDM. “Satu guru pendamping khusus idealnya menangani maksimal lima anak ABK. Kapasitas sekolah menerima siswa ABK akan menyesuaikan ketersediaan tenaga pendamping,” jelasnya. Artinya, rekrutmen dan pelatihan guru pendamping jadi PR besar yang tak bisa ditunda.
Suara dari Bangku Kelas 6: “Saya Ingin Jadi Pramugari”
Di tengah deret pidato pejabat, suara Putri Maulida terdengar pelan tapi menusuk. Siswi ABK kelas 6 ini tahu persis rasanya jadi minoritas di sistem pendidikan. Ia pernah duduk di SDN Klampok 01 dari kelas 1 sampai 5, sebelum pindah ke SDN Klampok 05. Alasannya sederhana: jarak.
“Semoga ke depannya makin baik, programnya sukses, dan anak-anak ABK bisa diperlakukan lebih adil,” ucap Putri. Cita-citanya tinggi: jadi pramugari. Mimpi yang dulu terasa jauh karena akses, kini digantungkan pada Arjuna.
Tantangan Berikutnya: Eksekusi, Bukan Konsep
Bupati Paramitha sadar betul, Arjuna akan diuji bukan di atas kertas, tapi di ruang kelas. Ia mengajak semua pihak pemerintah, sekolah, masyarakat untuk mengawal. “Keberhasilan program tidak hanya terletak pada konsep, tetapi pada komitmen bersama dalam menjalankannya,” katanya.
Jika Arjuna berjalan sesuai rencana, 2027 akan jadi tahun ketika label “sekolah inklusif” tak lagi spesial di Brebes, karena semua sekolah memang inklusif. Ketika anak seperti Putri tak perlu pindah sekolah karena jarak, dan tak perlu mengubur mimpi jadi pramugari karena sistem tak ramah.
Peluncuran Arjuna selesai siang itu. Tapi pekerjaan rumah Brebes baru saja dimulai. Targetnya jelas: 330 ABK yang belum terlayani. Deadline-nya: 2027. Dan taruhannya: masa depan anak-anak yang selama ini dipaksa mengalah pada keadaan.red
(Gus)
