Garudaxpose.com | Lumajang – Nobar film Cyberbullying oleh siswa di sekolah-sekolah Lumajang menuai banyak kritikan mulai dari pemerhati pendidikan, komunitas peduli pendidikan dan para orang tua siswa.
Meski hanya imbauan dari pemerintah, siswa justru “diwajibkan” beli tiket Rp. 25 ribu. Banyak yang mengatakan ini edukasi digital atau bisnis terselubung?.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di atas kertas, kegiatan nonton bareng (nobar) film bertema cyberbullying oleh siswa-siswi, khususnya SMP, di Lumajang tampak seperti langkah yang cerdas, edukatif, kontekstual, dan relevan dengan zaman.
Namun, di balik layar, publik mencium aroma lain, yaitu bau komersialisasi pendidikan yang semakin kuat.
“Bagaimana tidak?, Siswa “dianjurkan” menonton, tetapi faktanya terkesan diwajibkan. Tiket seharga Rp25 ribu dijual dengan alasan agar siswa dapat membuat sinopsis film sebagai tugas sekolah.
Pertanyaannya, sejak kapan tugas belajar harus dibayar dengan tiket masuk bioskop, ” ujar Dodik Suprayitno ketua LP-KPK Lumajang
Lebih lanjut ketua LP-KPK mengatakan, padahal dari pihak Kominfo, Kemen PPPA, hingga KPAI, tidak ada satu pun regulasi yang mewajibkan nobar ini. Pemerintah hanya memberi imbauan, bukan instruksi wajib, apalagi berbasis transaksi.
“Namun imbauan yang seharusnya bersifat sukarela ini mendadak berubah menjadi semacam “kewajiban” di lapangan,” tegas ketua LP-KPK, Kamis (9/10/2025).
Beberapa wali murid dengan nada getir menuturkan bahwa anak-anak mereka takut tidak ikut, khawatir nilainya dikurangi.
> “Kalau tidak nonton, katanya tidak bisa bikin tugas sinopsis. Jadi mau tak mau beli tiket,” ujar orang tua siswa pada awak media ini.
Kegiatan yang mengatasnamakan edukasi justru menciptakan tekanan psikologis dan ekonomi bagi siswa dan keluarga. Ironisnya, semua ini dibungkus dengan narasi moral tentang “kesadaran digital” dan “anti-bullying”.
Jika benar tujuan utama adalah membangun kesadaran tentang bahaya perundungan digital, bukankah sekolah memiliki banyak cara yang lebih bermartabat?
Guru bisa memutar film edukasi gratis dari kanal pemerintah, menggelar diskusi kelas, atau mengundang narasumber literasi digital. Tak perlu tiket, tak perlu EO.
Reporter : bas
