Bunda Indah Meresmikan Jalan Lingkungan Program POKIR DPRD di Dusun Krajan, Desa Tukum

- Penulis

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

GarudaXpose.com I Lumajang – Peresmian jalan lingkungan hasil Program Pokok Pikiran (POKIR) DPRD di Dusun Krajan RT 025 RW 008 Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa-Timur menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan DPRD dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Peresmian jalan lingkugan hasil program POKIR DPRD Lumajang tersebut, langsung dilakukan Bupati Lumajang Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si (Bunda Indah) bertepatan dengan peringatan Isra’ Mi’raj dan peresmian Musala Al Hidayah, Sabtu malam (24/1/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi D DPRD Lumajang Awaluddin Yusuf , unsur Forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa Program POKIR merupakan instrumen strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Melalui mekanisme ini, usulan warga yang diserap langsung oleh anggota DPRD dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari,” ungkap Bunda Indah.

Menurut Bunda Indah, bahwa POKIR ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.
“POKIR bukan sekadar program, tetapi bentuk nyata kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Dari sinilah aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.

Bunda Indah menilai pembangunan jalan lingkungan memiliki nilai strategis karena menyentuh langsung aspek dasar kehidupan masyarakat, mulai dari kelancaran mobilitas, akses layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pergerakan ekonomi warga. Infrastruktur permukiman yang layak dinilai sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bupati Lumajang juga mengapresiasi peran aktif anggota DPRD yang tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Sinergi ini, menurutnya, menjadi kunci terciptanya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat akan mempercepat pemerataan pembangunan. Jalan lingkungan seperti ini mungkin kecil skalanya, tetapi dampaknya besar bagi aktivitas dan keselamatan warga,” tungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel garudaxpose.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sembunyikan Ratusan Obat Keras dalam Tong Sampah, Seorang Pria Diamankan Polsek Cisoka Polresta Tangerang
Mau Lanjut S2? Simak Perbandingan Biaya Tiga Perguruan Tinggi di Probolinggo
Bupati Ipuk Dorong HIPMI Banyuwangi Jadi Lokomotif Perekonomian Daerah
Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat
Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak
Swadaya Warga Sikancil Cor Jalan Kabupaten, Tamparan Keras Untuk Pemkab Brebes
Bupati Ipuk: Kompetisi Ajang Asah Percaya Diri Siswa
Targetkan Emas Asian Games 2026, Timnas BMX Indonesia Digembleng di Banyuwangi

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 16:58 WIB

Sembunyikan Ratusan Obat Keras dalam Tong Sampah, Seorang Pria Diamankan Polsek Cisoka Polresta Tangerang

Minggu, 2 Agustus 2026 - 08:18 WIB

Mau Lanjut S2? Simak Perbandingan Biaya Tiga Perguruan Tinggi di Probolinggo

Minggu, 2 Agustus 2026 - 07:26 WIB

Bupati Ipuk Dorong HIPMI Banyuwangi Jadi Lokomotif Perekonomian Daerah

Minggu, 2 Agustus 2026 - 06:54 WIB

Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat

Minggu, 2 Agustus 2026 - 06:50 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak

Berita Terbaru